Logo Dharmasraya Ekspres

 

Kupon: a-Weekend

 

 

Home » Lintas Sumbar » Berpakaian Adat, Ninik Mamak Tiga Kecamatan di Sijunjung Datangi Kantor DPRD Sumbar

Kamis, 23 Januari 2020 12:32 WIB

Berpakaian Adat, Ninik Mamak Tiga Kecamatan di Sijunjung Datangi Kantor DPRD Sumbar

Berpakaian Adat, Ninik Mamak Tiga Kecamatan di Sijunjung Datangi Kantor DPRD Sumbar
Aliansi Ninik Mamak Salingka Nagari Kecamatan Tanjung Gadang, Kamangbaru dan Lubuk Tarok saat mendatangi kantor DPRD Sumbar.

Desak Dewan Carikan Solusi untuk Aktifitas Masyarakat Adat

Padang- Puluhan Ninik Mamak yang bergabung dalam Aliansi Ninik Mamak Pemangku Adat Salingka Nagari Kecamatan Tanjung Gadang, Kamang Baru dan Lubuk Tarok, Kamis (23/1), mendatangi kantor DPRD Dharmasaraya untuk melakukan hearing bersama anggota DPRD Dharmasraya terkait tanah ulayat yang dimiliki oleh Ninik Mamak.

Dari pantauan dilapangan, puluhan ninik mamak berpakaian lengkap adat ini ke DPRD Provinsi Sumatera Barat digiring dengan alat musik tradisional Minangkabau Talempong.

Koordinator Aliansi Salingka Nagari di tiga Kecamatan Kabupaten Sijunjung, Misdarman, Dt Lipati, dalam audensinya sebagai juru bicara ninik mamak menyampaikan lebih dari 70 persen masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Lubuk Tarok, Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru menggantungkan kehidupan mereka di Tanah Ulayat (Hutan Adat) milik mereka masing-masing.

Kemudian dari pada itu, kata Dt Lipati, sejak akhir Bulan Desember Tahun 2019 kemarin pihak Kepolisian Polda Sumbar beserta jajarannya mencanangkan Zero Illegal Loging pihak Kepolisian melakukan penangkapan Hasil Hutan Kayu di jalan dan di lokasi pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dan berada di tanah ulayat (Hutan Adat) milik masyarakat hukum adat. Karena hasil hutan kayu dan tempat pemungutan hasil hutan kayu tersebut tidak memiliki perizinan yang sah menurut Negara,”tegasnya.

Kata Dt Lipati, saat ini  telah terjadi masalah sosial di tengah masyarakat khususnya masyarakat Hukum Adat, tidak ada lagi mata pencaharian untuk pemenuhan kehidupan mereka sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak meraka karena selama ini tingkat ketergantungan masyarakat Hukum Adat tadi sangat tinggi ketergantungannya terhadap tanah ulayat (Hutan Adat) yang ada di sekeliling mereka demi pemenuhan kebutuhan masyarakat, selain itu makin tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat khususnya Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Lubuk Tarok dan Kecamatan Kamang Baru dan saat ini tingginya tingkat Kriminalitas di wilayah tiga Kecematan tersebut di atas seperti tindakan pencurian dan pemerasan.

“ Kami selaku pemangku hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok meminta kepada bapak-bapak ibu dewan untuk mendorong secepatnya dan mengawasi realisasi hutan adat di tanah ulayat yang ada di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan mekanisme yang ada seperti Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM/.1./10/2016 tentang perhutanan social, kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak. Supaya aktifitas masyarakat hukum adat di tanah ulayat (Hutan Adat) mereka yang berfungsi Konservasi lindung dan produksi bisa menjadi Legal (resmi) dan Industry perizinan kayu milik mereka ( Sawmill ) bisa juga menjadi Legal (resmi) karena ada sumber bahan baku yang jelas (Legal),”jelasnya.

Kemudian kata Dt lipati, pihaknya juga  mendorong para anggota DPRD secepatnya dan mengawasi realisasi sertifikasi komunal atas tanah masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera barat, sesuai dengan Permen ATR/BPN No 10/2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

“Kami juga meminta agar DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat beserta ajarannya untuk memberikan izin atau akses supaya kami masyarakat hukum adat bisa lagi beraktifitas seperti semula di tanah ulayat (Hutan Adat) kami yang status tanah ulayat (Hutan Adat) berfungsi sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Yang lazimnya di sebut oleh Negara Diluar Kawasan Hutan. Karena Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, jelas menyatakan di Pasal 1 angka 13 bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil,kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan,”tegasnya.

Dt Lipati juga menegaskan selaku pemangku hak ulayat dan Ninik Mamak sebagai pimpinan anak cucu keponakan kami tidak menginginkan timbul hal-hal yang tidak kondusif di daerah kami karena masalah ekonomi dan penegakan hukum tanpa solusi.

“Kami sangat berharap, DPRD bisa memperjuangkan aspirasi kami ini dengan segera mungkin. Sehingga aktifitas anak cucu kemenakan kami bisa dilaksanakan seperti biasanya,”tandasnya.

Kedatangan para niniak mamak ini ke DPRD Sumbar diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Eviyandri Dt Rajo Budiman dan anggota Komisi I, Muzli M Nur dan anggota DPRD komisi V, H Syahrul Furqan. (de)

 

 

 

 

 

 

Kupon: a-Weekend
Indeks +

Berita Lainnya

Kamis, 23 Januari 2020 15:02 WIB

DPRD Sumbar : Kita akan Berjuang Bersama Ninik Mamak

 

Minggu, 01 September 2019 19:41 WIB

Mendekatkan Nalar Akademik dalam Kerja Birokrasi

 

Video

Rabu, 07 Februari 2018 08:09 WIB

Ini dia Video Lengkap Presiden di Dharmasraya

 

 

Foto

Jumat, 09 Februari 2018 06:44 WIB

Kegiatan Presiden di HPN Sumbar tanhun 2018

 

Kamis, 08 Februari 2018 10:55 WIB

Kegiatan Presiden di Sumbar